Maslahah Performa (MaP)

Maslahah Performa (MaP) sebagai Sistem Kinerja Organisasi Berbasis Nilai Kemaslahatan

Studi Kasus Penerapan Standar ISPO pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Ahmad¹, Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Tazkia

Sebagai salah satu tugas Mata Kuliah Islamic Strategic Management in Digital Era
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Achmad Firdaus, M.Si.

Pendahuluan

Industri perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis perekonomian nasional Indonesia. Di satu sisi, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan devisa negara. Namun di sisi lain, perkebunan kelapa sawit juga menghadapi kritik serius terkait isu lingkungan, konflik sosial, tata kelola, dan keberlanjutan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar wajib untuk memastikan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, taat hukum, dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Meskipun ISPO telah memberikan kerangka normatif dan teknis bagi keberlanjutan, tantangan utama masih terletak pada bagaimana sistem kinerja organisasi di perusahaan perkebunan sawit diinternalisasikan secara holistik, tidak sekadar memenuhi kepatuhan administratif (compliance-based), tetapi juga mampu menghadirkan nilai kemaslahatan yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks inilah, Maslahah Performa (MaP)—sebagaimana dirumuskan oleh Achmad Firdaus—menawarkan pendekatan alternatif dan komplementer terhadap sistem pengukuran dan manajemen kinerja organisasi. MaP menempatkan maqashid syari‘ah (tujuan-tujuan syariah) sebagai fondasi nilai, sehingga kinerja tidak hanya diukur dari capaian finansial dan operasional, tetapi juga dari kontribusi organisasi terhadap kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan.

Esai ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Standar ISPO melalui perspektif Maslahah Performa (MaP) sebagai sebuah studi kasus sistem kinerja organisasi berkemaslahatan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Konsep Maslahah Performa (MaP) sebagai Sistem Kinerja Organisasi

Maslahah Performa (MaP) merupakan sistem kinerja organisasi yang dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya konsep maslahah dan maqashid syari‘ah. Berbeda dengan sistem kinerja konvensional yang berorientasi pada profit maximization dan efisiensi semata, MaP memandang organisasi sebagai entitas moral yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan Tuhan.

Dalam kerangka MaP, kinerja organisasi diukur berdasarkan pencapaian kemaslahatan pada lima dimensi utama maqashid syari‘ah, yaitu:

1. Hifdz ad-Diin (Perlindungan nilai dan etika)
2. Hifdz an-Nafs (Perlindungan jiwa dan keselamatan)
3. Hifdz al-‘Aql (Perlindungan akal dan pengembangan pengetahuan)
4. Hifdz an-Nasl (Perlindungan generasi dan tatanan sosial)
5. Hifdz al-Maal (Perlindungan harta dan keberlanjutan ekonomi)

MaP menegaskan bahwa kinerja organisasi dinilai baik apabila seluruh dimensi tersebut tercapai secara seimbang. Dengan demikian, MaP bersifat integratif, nilai-driven, dan stakeholder-oriented, bukan semata-mata shareholder-oriented.

Standar ISPO sebagai Kerangka Kinerja Keberlanjutan Perkebunan Sawit

ISPO dirancang sebagai standar nasional yang bertujuan memastikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang:

• Patuh terhadap peraturan perundang-undangan,
• Bertanggung jawab terhadap lingkungan,
• Menghormati hak pekerja dan masyarakat,
• Mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ISPO mencakup aspek legalitas lahan, praktik budidaya yang baik, perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial dan ketenagakerjaan, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Secara konseptual, ISPO telah mengandung nilai-nilai keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip maslahah, meskipun belum secara eksplisit dirumuskan dalam kerangka maqasid as-syari‘ah.

Studi Kasus: Implementasi ISPO dalam Perspektif Maslahah Performa

1. Dimensi Hifdz ad-Diin: Etika, Kepatuhan, dan Integritas

Dalam penerapan ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perspektif MaP, kepatuhan hukum ini tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai manifestasi nilai etika dan amanah.

Perusahaan yang menginternalisasikan MaP akan menjadikan standar ISPO sebagai instrumen untuk membangun integritas organisasi, transparansi pengelolaan lahan, serta kejujuran dalam pelaporan kinerja. Praktik manipulasi dokumen atau sertifikasi semu dipandang sebagai kegagalan kinerja pada dimensi perlindungan nilai (hifdz ad-diin), meskipun indikator administratif terlihat terpenuhi.

2. Dimensi Hifdz an-Nafs: Keselamatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

ISPO mensyaratkan penerapan K3, pengelolaan limbah, pencegahan kebakaran, serta perlindungan ekosistem. Dalam perspektif MaP, seluruh ketentuan ini merepresentasikan upaya menjaga keselamatan jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagai contoh, perusahaan yang serius menerapkan ISPO berbasis MaP tidak hanya menyediakan alat pelindung diri, tetapi juga membangun budaya keselamatan kerja, sistem pelatihan berkelanjutan, serta mitigasi risiko lingkungan secara preventif. Kinerja organisasi dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menurunkan angka kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan.

3. Dimensi Hifdz al-‘Aql: Pembelajaran Organisasi dan Inovasi

ISPO mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan perbaikan berkelanjutan. Dalam kerangka MaP, hal ini dikaitkan dengan perlindungan dan pengembangan akal (‘aql), yaitu kemampuan berpikir, berinovasi, dan belajar.

Perusahaan yang mengintegrasikan MaP menjadikan sertifikasi ISPO sebagai sarana pembelajaran organisasi (organizational learning), bukan sekadar target audit. Indikator kinerja tidak hanya berupa jumlah pelatihan, tetapi juga peningkatan kompetensi, perubahan perilaku kerja, dan inovasi praktik perkebunan berkelanjutan.

4. Dimensi Hifdz an-Nasl: Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan Komunitas

Dalam standar ISPO, tanggung jawab sosial perusahaan mencakup hubungan dengan masyarakat sekitar, penyelesaian konflik lahan, dan perlindungan hak tenaga kerja. Dari sudut pandang MaP, dimensi ini berkaitan erat dengan perlindungan generasi dan tatanan sosial (hif? an-nasl).

Perusahaan yang berorientasi MaP memandang masyarakat sekitar bukan sebagai pihak eksternal, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kemaslahatan. Program CSR, kemitraan petani plasma, dan dialog sosial dinilai sebagai bagian dari kinerja inti organisasi, bukan aktivitas filantropi tambahan.

5. Dimensi Hifdz al-Maal: Keberlanjutan Ekonomi dan Nilai Jangka Panjang

ISPO mendorong efisiensi usaha dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dalam MaP, pencapaian keuntungan dipahami sebagai sarana (wasilah), bukan tujuan akhir. Kinerja ekonomi dinilai baik apabila dicapai secara halal, adil, dan berkelanjutan.

Perusahaan sawit yang menerapkan ISPO berbasis MaP akan menolak praktik eksploitasi berlebihan yang merusak sumber daya alam demi keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, mereka berorientasi pada nilai ekonomi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi perusahaan, pekerja, negara, dan generasi mendatang.

Penutup

Studi kasus penerapan Standar ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa ISPO dapat diperkaya secara konseptual dan praktis melalui pendekatan Maslahah Performa (MaP). MaP memberikan kerangka nilai yang mampu mentransformasikan ISPO dari sekadar standar kepatuhan menjadi sistem kinerja organisasi berkemaslahatan.

Dengan mengintegrasikan maqashid syari‘ah ke dalam pengukuran dan manajemen kinerja, perusahaan perkebunan sawit tidak hanya dinilai dari aspek produktivitas dan profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai etika. Pendekatan ini relevan tidak hanya bagi industri sawit, tetapi juga bagi pengembangan sistem kinerja organisasi berbasis nilai dalam konteks ekonomi berkelanjutan dan ekonomi syariah di Indonesia.